PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama dengan Komisi IV DPR RI mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Acara ini berlangsung di Balai Desa Lapasi-Pasi, Kecamatan Lambai, pada Senin, 20 Oktober 2025, dimulai pukul 13.30 WITa hingga selesai.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, S.Sos., M.Si. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perwakilan dari PT Pupuk Indonesia, serta ratusan petani dari berbagai kelompok tani di Kecamatan Lambai, Wawo dan Ranteangin.
Dalam sambutannya, Jaelani menekankan pentingnya peran Pupuk Bersubsidi dalam menunjang sektor pertanian nasional, khususnya di Kolaka Utara. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap proses distribusi agar pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Pupuk bersubsidi adalah hak bagi para petani yang memang membutuhkan. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa alokasi dan penyaluran pupuk ini berjalan lancar, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Jaelani.
“Kami berharap, dengan sosialisasi ini, tidak ada lagi kebingungan atau kesulitan di tingkat petani dalam mengakses pupuk sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” tambah pria yang akrab disapa Bang Jay ini.
Sementara itu, perwakilan dari PT Pupuk Indonesia menjelaskan mekanisme terbaru dalam penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk penggunaan Kartu Tani atau sistem digital lainnya untuk meminimalisir penyimpangan.
Pupuk Indonesia sebagai BUMN penyedia pupuk, berkomitmen untuk memenuhi alokasi yang ditetapkan pemerintah dan menjamin ketersediaan stok di tingkat distributor hingga kios resmi.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, agar setiap kilogram pupuk bersubsidi didistribusikan sesuai peruntukannya,” kata perwakilan Pupuk Indonesia. Mereka juga mengajak para petani untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan atau penyelewengan.
Para petani yang hadir menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Beberapa petani mengajukan pertanyaan terkait prosedur penebusan pupuk dan kendala yang mereka hadapi di lapangan. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog interaktif dan penyerahan simbolis materi informasi mengenai Pupuk Bersubsidi, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petani tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan fasilitas dari negara. (Rilis)
